Keseimbangan Fasilitas Pendidikan

Salah satu bentuk makmurnya sebuah Negara selain dipandang dari segi ekonomi dan militer adalah dengan meratanya pendidikan di Negara tersebut. Dengan meratanya pendidikan ke seluruh penjuru mulai dari desa hingga kota, menandakan Negara itu telah sukses melayani rakyatnya dengan pendidikan yang bagus dan terfasilitasi.

Apa yang terjadi dengan pendidikan Indonesia? Sangat antiklimaks. Perbedaan itu dapat kita lihat antara pelajar desa dengan pelajar kota. Jika dilihat dari cara berpakaian saja, antara pelajar desa dengan kota begitu berbeda. Apalagi jika dilihat dari segi fasilitas, yang pastinya sangat jauh berbeda lagi, bagaikan langit dengan bumi.

Data UNESCO tentang peringkat Indonesia dalam bidang pendidikan, EDI (education development index), Indonesia berada di urutan 65 di antara 128 negara di dunia. Yang jelas, education development index Indonesia adalah 0.935 di bawah Malaysia (0.945) dan Brunai Darussalam (0.965). Sedangkan data tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index) yaitu komposisi dari peringkatan pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan perkepala menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia pada 2010 menempati urutan 111 dari 182 negara yang di survei. Di antara Negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia masih kalah oleh Singapura (peringkat 23/HDI 0.944), Brunai Darussalam (peringkat 30/ HDI 0.920), Malaysia (peringkat 66/HDI 0,829), Thailand (peringkat 86/ HDI 0,783) dan Filipina (peringkat 105/HDI 0,751). Namun, HDI Indonesia masih lebih baik dari Vietnam (116) dan Laos (133).

Menurut survei Politic and Economic Risk Consultant (PERC), menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Dari survei itu, dapat kita lihat betapa burukunya pendidikan Indonesia di banding dengan Negara Asia Tenggara lainnya. Beberapa penyebab terpuruknya pendidikan Indonesia antara lain:

Ketidakmerataan

Dengan wilayah Negara yang cukup luas, pemerintah Indonesia harus berupaya memfasilitasi sekolahan mulai dari Sabang sampai Merauke. Termasuk sekolahan di desa. Jika dilihat di lapangan, upaya memfasilitasi ini masih belum berjalan dengan maksimal. Sebagian sekolahan telah mendapatkan dan sebagaian lainnya belum. Sekalipun ada sekolahan yang mendapatkan dana, tidak seutuhnya dana dari pemerintah murni 100% sampai ke sekolahan tersebut, terlebih jika sekolahan itu berada di daerah pelosok.

Seharusnya, fasilitas sekolahan di daerah pelosok lebih di utamakan dari pada sekolahan di perkotaan. Karena sekolahan di pelosok lebih banyak membutuhkan fasilitas untuk mencukupi kebutuhan belajar mengejar. Namun sangat berbeda jika kita lihat pada kenyataannya. Sekolahan di kota semakin berlari kencang meninggalkan sekolahan di pelosok. Ketika sekolah pelosok berjuang untuk mendapatkan fasilitas secukupnya, sekolahan di kota justru berlomba-lomba untuk mendapatkan pengakuan sebagai Sekolah Berstandar Internsional (SBI).

Bahaya korupsi

Sebenarnya kucuran dana yang merupakan upaya dari pemerinta pusat telah maksimal. Namun di tengah jalan banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab lalu menyelewengkan dana tersebut. Orang-orang koruptor mengambil kesempatan di atas penderitaan saudaranya yang lebih membutuhkan. Korupsi dianggap telah menjadi sebuah budaya. Sejujurnya, sederhana saja, semuanya pasti berjalan dengan baik jika oknum pemerintah tidak melakukan praktek KKN.

Korupsi telah menjalar di semua bidang di Negara kita ini, termasuk bidang pendidikan. Itulah sebabnya, dana yang di berikan untuk sekolah-sekoah di daerah pelosok tidak penuh 100% diberikan. Dana-dana itu habis di tengan jalan. Nah, siapa yang menjadi korban?

Perbedaan fasilitas

Pemerintah daerah memiliki program tersendiri untuk memajukan daerahnya masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah, masing-masing daerah punya wewenang lebih untuk mengelola hasil daerahnya. Masalahnya, tidak semua daerah memiliki potensi yang sama. Beberapa masalah juga, daerah itu lebih mementingkan sektor ekonomi ketimbang sektor pendidikan. Daerah di seluruh Indonesia memiliki potensi yang beragam. Seperti batu bara di Kalimantan Timur, minyak di Papua, sawit di Sumatera.

Dengan penghasilan yang berbeda itu, APBD-nya pun berbeda-beda. Ketika akan mengucurkan dana, pemerintah daerah harus menimbang pilihan yang tepat. Masing-masing daerah memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan keputusan, termasuk pencairan dana ke bidang pendidikan di daerahnya. Terkadang, dana yang di berikan untuk bidang pendidikan sangat minim. Padahal, sekolahan butuh dana untuk memfasilitasi sekolah.

Seperti kita ketahui, dengan tingkat kemiskinan Indonesia relatif masih tinggi. Sebagian besar masyarakatnya lebih banyak tinggal di desa (dapat di katakan hampir 75% orang Indonesia tinggal di desa). Artinya, anak yang sekolah di desa lebih banyak ketimbang sekolah di kota. Namun, pemerintah daerah masih belum begitu peduli terhadap pendidikan desa. Lihat saja, fasilitas sekolahan di kota lebih menunjang ketimbang fasilitas sekolahan di desa. Padahal, sebagian besar anak-anak Indonesia sekolah di derah pedesaan.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap fasilitas sekolahan di pedesaan inilah yang mengakibatkan pendidikan Indonesia susah untuk maju. Akibatnya, jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, apalagi terhadap Singapura. Pemerintah seharusnya memahami, jika banyak anak yang sekolah di desa maka fasilitas sekolahan di desa juga harus di sediakan dengan baik. Mulai dari sarana dan prasarana. Infrastruktur sekolah juga penting, mengingat banyaknya pelajar di daerah desa.jika masalah-masalah seperti itu dapat teratasi dalam waktu dekat ini. Bukan tidak mungkin, pendidikan Indonesia akan berjalan seimbang antara di desa dan kota.